JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria meminta perusahaan platform digital global menghadirkan fitur pengecekan untuk mengidentifikasi konten yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Langkah ini dinilai penting guna membantu publik menangkal maraknya hoaks dan konten deepfake.

“Kita berharap platform media sosial bisa menyediakan filter atau fitur pengecekan konten buatan AI yang dapat digunakan masyarakat secara gratis,” ujar Nezar di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menyoroti fenomena deepfake yang kian mengkhawatirkan. Data Sensity AI mencatat peningkatan 550 persen konten deepfake dalam lima tahun terakhir. 

Namun, Nezar meyakini jumlah sebenarnya lebih besar mengingat semakin mudahnya aplikasi membuat video maupun foto palsu berbasis AI.

Menurutnya, platform digital seperti Meta atau Google memiliki teknologi komputasi dan algoritma yang bisa dipakai untuk kepentingan publik. 

“Kalau kita meragukan sebuah konten, seharusnya bisa dicek dengan kemampuan komputasi yang mereka punya,” jelasnya.

Nezar menegaskan pemerintah berupaya menyeimbangkan inovasi AI dengan regulasi agar tidak disalahgunakan sebagai alat penyebar hoaks. 

Indonesia saat ini sudah memiliki perangkat hukum seperti UU ITE, UU PDP, PP TUNAS, serta aturan teknis lainnya.

Selain itu, regulasi khusus terkait pemanfaatan AI yang etis dan bertanggung jawab juga sedang dipersiapkan.

Kementerian Komunikasi dan Digital turut menggandeng berbagai pihak, termasuk Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan media, dalam program cek fakta. 

“Ruang digital ini milik bersama, sehingga butuh kerjasama erat untuk melindungi publik dari hoaks dan konten negatif,” kata Nezar.

Sementara itu menurut Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, fenomena deepfake pertama kali muncul di Indonesia pada 2023 dan berkembang pesat hingga kini. 

Menurutnya, konten deepfake paling banyak digunakan untuk penipuan digital, meski juga kerap dipakai untuk memanipulasi isu politik.

“Kalau ada konten hoaks berbentuk video yang muncul di tahun 2025 dengan tema penipuan digital, mayoritas adalah deepfake,” tegas Septiaji.

Mafindo memastikan akan terus bekerja sama dengan pemerintah, media, dan komunitas literasi digital untuk melakukan pengecekan fakta atas beredarnya konten hoaks dan deepfake di ruang digital.[]