JAKARTA — Markas Besar (Mabes) TNI mengonfirmasi bahwa keberadaan kendaraan tempur (ranpur) jenis Anoa 6x6 di lingkungan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, merupakan hasil permintaan resmi dari pihak Kejagung.

"Itu adalah bagian dari pengamanan rutin yang memang diminta oleh Kejagung," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Selasa (5/8).

Kristomei menjelaskan, permintaan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI. 

Selain itu, kerja sama pengamanan juga telah diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejagung Nomor NK/6/IV/2023.

Namun, Kristomei tidak merinci secara spesifik alasan teknis atau urgensi di balik permintaan pengerahan ranpur.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa kendaraan tempur tersebut digunakan untuk mengamankan kantor Sekretariat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang lokasinya berada di kompleks Kejagung dan melibatkan unsur TNI di dalamnya.

“Ini adalah bagian dari pengamanan sekretariat tim Satgas PKH. Karena sekretariatnya ada di Kejagung dan ada unsur TNI di dalamnya, maka kendaraan TNI turut dikerahkan,” jelas Anang.

Ia menegaskan bahwa kehadiran ranpur merupakan bagian dari pengamanan rutin dan bukan respons terhadap situasi darurat tertentu.

Berdasarkan pantauan di lokasi, dua unit ranpur Anoa 6x6 terlihat terparkir di depan Kantor Sekretariat Satgas PKH dan gedung utama Kejagung, berdampingan dengan sejumlah kendaraan lainnya. Beberapa personel TNI juga tampak berjaga di sekitar ranpur.

Sebagai informasi, Anoa 6x6 adalah kendaraan militer lapis baja buatan PT Pindad, yang mampu membawa hingga tujuh personel, termasuk pengemudi. 

Kendaraan ini dirancang untuk mendukung berbagai operasi militer maupun pengamanan berskala tinggi. []