JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang dimulai dari tingkat paling bawah: desa dan kelurahan.
Program ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo dan termasuk dalam “trisula pengentasan kemiskinan”, bersama dua program lain yakni Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Sekolah Rakyat.
Ketiganya dirancang untuk memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi masyarakat.
“Kopdes Merah Putih adalah instrumen ketiga, sebagai senjata sosial-ekonomi untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).
Program ini dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diteken dan berlaku sejak 27 Maret 2025.
Gerakkan Ekonomi Rakyat dari Akar Rumput
Kopdes Merah Putih dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif dan gotong-royong.
Melalui koperasi yang dibentuk atau diperkuat di setiap desa dan kelurahan, masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar, termasuk sembako, pinjaman modal, layanan kesehatan, serta fasilitas penyimpanan hasil pertanian dan laut.
“Dengan pendekatan ini, masyarakat desa tak lagi terjerat pinjaman online ilegal atau rentenir. Petani bisa menjual hasil panen langsung, tanpa harus melewati tengkulak dan rantai distribusi panjang,” jelas Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati.
Adita menambahkan bahwa 103 unit Kopdes Merah Putih telah disiapkan sebagai model percontohan (mock-up) dan akan diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025.
Nantinya, model ini akan direplikasi secara bertahap ke lebih dari 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Target Beroperasi Oktober 2025
Pemerintah menargetkan seluruh Kopdes Merah Putih dapat beroperasi secara penuh pada 28 Oktober 2025.
Untuk mencapai hal itu, sebanyak 13 kementerian, 2 lembaga, serta para gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa turut dilibatkan.
Struktur kelembagaan Kopdes Merah Putih cukup lengkap, terdiri dari kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage untuk penyimpanan hasil pertanian dan perikanan, serta jaringan distribusi logistik.
“Ini bukan hanya soal berdiri dan beroperasi, tapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa,” kata Adita.
Jawaban atas Tantangan Kemiskinan
Menurut data BPS (September 2024), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau 8,57 persen, termasuk 3,17 juta jiwa dalam kategori miskin ekstrem.
Kemiskinan, jelas Hasan, menjadi hambatan utama dalam pembangunan manusia. Kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, hingga pangan dan gizi, membuat ketimpangan semakin lebar.
Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, pemerintah ingin memastikan bahwa desa bukan hanya sebagai penerima pembangunan, tetapi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Program ini adalah bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo agar kesejahteraan dimulai dari desa,” tutup Hasan.[]
