SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo terus mencari solusi atas belum dibayarkannya gaji eks karyawan Perusahaan Daerah (Perusda) Pasir Putih.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan pihaknya melakukan koordinasi intensif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Pasti dong ya, kasihan mereka. Bahkan tadi saya sudah koordinasi, hampir tiap hari kita koordinasi ya untuk menyelesaikan. Bahkan mereka sudah bertemu dengan saya, mungkin lima hari yang lalu,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Rio, Kamis (22/5/2025) malam.
Mas Rio mengungkapkan bahwa pembayaran gaji yang belum memiliki dasar hukum jelas berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
“Kalau upah itu diteruskan, berbenturan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, kita pasti sudah kena temuan. Bahkan gaji mereka dari Januari, Februari, dan Maret itu sudah pasti jadi temuan BPK,” jelasnya.
Meski demikian, Mas Rio menegaskan bahwa kesejahteraan para pekerja tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, bahkan jika harus menghadapi risiko administratif.
“Kalau langkah terburuk gimana? Ya kita dijadikan temuan tahun depan, ya mau gimana lagi. Toh kita dapat penerimaan juga dari Pasir Putih,” tegasnya.
Untuk solusi jangka panjang, Pemkab Situbondo sedang mengkaji dua skema, yakni penggunaan sistem outsourcing bagi tenaga operasional dan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti yang telah diterapkan di daerah lain.
“Misalnya outsourcing, tapi kan ada kendala juga di situ. Itu hanya untuk tenaga kebersihan, sopir, penjaga malam. Nah, bagaimana dengan manajerialnya? Butuh juga diselesaikan. Atau solusi kedua BLUD, contohnya udah banyak, kayak Madang Maning di Purwokerto,” ujarnya.
Mas Rio menargetkan keputusan terkait pembayaran gaji bisa segera ditetapkan dalam waktu dekat.
“Makanya saya minta paling tidak Senin, kita sudah punya keputusan untuk membayar mereka,” tuturnya.
Ia juga mengimbau agar karyawan tidak menghentikan operasional tempat wisata Pasir Putih selama proses penyelesaian berlangsung.
“Bukak lah, ngapain tutup. Yang bisa menutup itu kan cuma Pemda,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Mas Rio meminta para karyawan tetap tenang dan percaya pada proses yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Patennang,” pungkasnya.[]